Tinta Media - Aam Muamar, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infikom) MUI Kabupaten Bandung mengungkapkan bahwa ia mencium adanya kelompok pergerakan radikalisme seperti NII di wilayah Kecamatan Paseh dan diduga sama seperti yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Pihaknya bersama kepolisian setempat telah menurunkan tim untuk menyelidiki, walaupun hingga kini mereka belum menemukan data yang jelas akan hal tersebut. Namun, Aam menilai aktivitas kelompok tersebut rentan akan penyimpangan dan mengarah pada gerakan radikal yang tidak sesuai dengan bentuk, dasar, dan operasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (JabarEkspres.com)
Di pihak lain, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa Pemkab. Bandung akan membuat Peraturan Daerah (Perda) Anti Radikalisme dan Intoleransi. Perda ini sebagai upaya antisipasi dan pencegahan paham radikalisme masuk ke wilayahnya sehingga warga tidak akan terpapar virus intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang bisa mengancam bangsa Indonesia. (www.antaranews.com)
Saat ini, Radikalisme selalu dianggap sebagai masalah utama dan ancaman. Namun, kata radikal ini ditujukan bukan kepada pelaku tindakan kekerasan atau terorisme seperti yang dilakukan OPM di Papua, tetapi kepada umat Islam. Padahal, Radikalisme atau radikal berasal dari kata radiks yang artinya akar. Jadi, Islam radikal adalah Islam yang mendalam hingga ke akar-akarnya. Label ini disematkan kepada umat Islam yang memiliki pemahaman dan penerapan Islam secara keseluruhan (kaffah), yang merupakan kewajiban.
Radikalisme merupakan tuduhan kafir Barat melalui berbagai corong media mereka kepada umat Islam yang gencar melakukan aktivitas dakwah Syariat Islam untuk menegakkan Khilafah. Mereka membuat istilah tandingan kontraradikalisme, yakni Islam Moderat untuk menghalangi tegaknya Islam secara keseluruhan. Islam Moderat atau Islam Nusantara adalah Islam sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan dan mengusung toleransi kemungkaran. Padahal, julukan radikal maupun moderat sejatinya diproklamirkan Barat untuk menyerang Islam itu sendiri.
Isu radikalisme terus digoreng dan dijadikan framing sehingga Islam menjadi musuh utama bangsa karena dianggap intoleransi-radikali. Padahal, sebenarnya rezim ini hanya bersembunyi di balik narasi radikalisme untuk menutupi masalah yang sesungguhnya. Banyak pihak menilai bahwa isu ini dinaikkan untuk menutupi kisruh pemindahan ibukota negara, harga pangan yang semakin meningkat, kasus korupsi yang semakin menggurita, kasus Omicron terus meningkat, serta nasib pendidikan generasi yang terancam serta berbagai kasus lainnya.
Semua masalah tersebut adalah kegagalan yang ditimbulkan oleh sistem bobrok yang dianut oleh negeri ini, yakni sistem demokrasi kapitalisme. Sistem ini memberikan banyak masalah dan penderitaan kepada rakyat. Sistem ini juga melegalkan cengkraman oligarki asing dan aseng untuk mengelola negeri dan mengabaikan kepentingan rakyat. Jadi, sekuat apa pun isu radikal diaruskan, tidak akan mampu menutupi borok yang diakibatkan sistem ini.
Karena itu, jangan terkecoh dengan isu radikal. Saatnya kita mencari solusi untuk memperbaiki negeri ini dengan mewujudkan kemandirian negara tanpa tunduk kepada intervensi asing dan aseng. Negara yang memiliki independensi tinggi dalam menjaga marwah (kemuliaan) dan haibah (wibawa), yang juga mampu meri'ayah rakyatnya dengan baik dan amanah, itulah negara yang menerapkan Syariat Islam kaffah, yaitu Khilafah Islamiyyah.
Wallahua'lam bisawab
Oleh: Thaqqiyuna Dewi, S.I.Kom.
Sahabat Tinta Media
