Tinta Media - Dalam menangani Papua yang kembali membara, Mudir Pondok Pesantren Nahdlatul Muslimat (NDM) KH Ahmad Fadholi memberikan pendapat bahwa penyelesaian Papua harus komprehensif.
“Ini perlu diselesaikan secara komprehensif,” tuturnya dalam acara Dialogika Peradaban: Papua Kembali Membara, KKB masih Dianggap Sahabat? (Sabtu 29/01/ 2022) di kanal YouTube Peradaban Islam.
Menurutnya, komprehensif dimaksud meliputi:
Partama, harus ada sikap tegas terhadap kelompok separatis. “Dalam politik Islam separatis ini disebut bughat. Jadi harus diperangi dalam konteks mendidik (ta’dhib), bukan dalam arti memerangi musuh” jelasnya.
“Ini mempunyai dampak terhadap perlakuan dari negara kepada pihak-pihak yang terlibat itu nanti diperlakukan seperti apa,” imbuhnya.
Yang juga harus diperhatikan, menurut Kyai Ahmad adalah faktor keadilan, kemanusiaan, pemerataan pembangunan. Perang edukasi dijalankan, keadilan juga harus diberikan. Jangan sampai seperti yang terjadi di Balkan. Kaum Muslimin saat itu memiliki kekuasaan global dibawah Utsmani.
“Beberapa negeri di Balkan terprovokasi oleh beberapa negara Eropa yang saat itu muncul isu nasionalisme. Di satu sisi keadilan yang ada di negeri tersebut tidak terpenuhi sehingga berdampak pada proses disintegrasi yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini harus menjadi pelajaran” bebernya.
Kedua, Tokoh-tokoh pelaku sparatisme harus ditindak tegas, serta diksi yang digunakan tidak bias. Dari sisi istilah, Kyai Ahmad menilai ada bias. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam Islam disebut qutho’ thariq (orang yang keluar rumah kemudian merampas barang-barang). Faktanya KKB itu bukan qutho’ thariq tapi separatis. “TNI sudah kalah. Ketinggalan dengan kelompok tersebut. Artinya dia punya teritori yang tidak terkontrol TNI. Ini sudah kategori sparatis yang harus diperangi,” jelasnya.
Terkait pendekatan terhadap mereka, Kyai Ahmad menyebut tidak ada ketegasan, serta terkesan tidak berani melawan pengaruh-pengaruh Asing yang ada di Papua.Ada Inggris, Australia, Amerika, dulu Belanda, sekarang Cina entah masuk atau tidak. Jangan-jangan Cina sudah masuk untuk deal-deal infrastruktur.
“Terhadap kepentingan Asing di sana terkesan kita tunduk sehingga untuk menyebut itu separatis tidak berani,” ungkap Kyai.
Tentu, lanjut Kyai, ini akan menimbulkan semacam pembedaan kalau itu dilakukan oleh kaum Muslimin. Tidak ada sedikitpun elemen-elemen Islam seperti yang ada pada OPM, KKB yang terkategori sampai separatisme. Terorisnya juga tidak bisa dibuktikan, tapi malah ditindak sangat tegas. Sementara kalau dengan Asing sangat tunduk. “Untuk menyebut KKB sebagai sparatis kok pertimbangannya banyak sekali” lanjutnya.
“Terhadap kelompok Islam kebijakannya diperlakukan seperti musuh. Meski mereka tidak menyebut musuh tapi dari sisi lisanul hal (bahasa keadaan) terkesan publik Muslim dipecah belah. Pengawasan-pengawasan pesantren, pemetaan masjid, begitu luar biasa kebijakan yang diambil. Tapi terhadap yang sudah jelas-jelas itu malah tidak,” sesalnya.
Ini akan menimbulkan preseden buruk di masa yang akan datang, lanjutnya. Akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi publik Muslim. Sementara publik Muslim ini kan kekuatan besar yang tidak bisa dibiarkan saja.
“Kita kan punya buzer-buzer hebat. Kenapa buzer-buzer hebat ini tidak dimainkan untuk menjadi buzer internasional bagi kita?” tanyanya.
Menurut Kyai Ahmad, buzer itu malah digunakan untuk buzer lokal. Harusnya didanai untuk mengopinikan kepentingan kita di dunia internasional, bahwa separatis itu gini-gini. Ini kan eman-eman. Kok malah diarahkan pada yang tidak semestinya.
“Saya rasa berselancar di Papua tidak harus menampakkan ketidakadilan kepada publik Muslim,” himbaunya.
Ketiga, penanganan terkait seluruh elemen Papua. Kyai Ahmad menilai bahwa Papua itu tidak sekedar wilayah-wilayah yang saat ini berkecamuk. Fakfak, pendatang dari Jawa, Sulawesi yang mereka lahir di sana mereka juga bagian integral dari Papua.
“Ini tidak pernah dilibatkan sebagai batu berpijak untuk menyelesaikan Papua lebih komprehensif. Padahal mereka sangat bisa dioptimalkan perannya dalam pembauran,” nilainya.
Ia melanjutkan, belum lagi ada beberapa orang yang dakwah sampai masuk ke pedalaman. Seperti Garamatan. Hidayatullah, NU. Ini beberapa hal yang bisa dioptimalkan untuk peleburan.
“Saya rasa Papua tidak hanya di wilayah-wilayah yang berkecamuk, bergejolak. Tapi ada di wilayah sorong. Ini perlu dioptimalkan,” tandasnya.
Kyai Ahmad menegaskan bahwa pemerintah Jakarta harus percaya diri mengatakan di forum-forum internasional bahwa Papua itu sudah jelas sah. Siapapun yang ingin memisahkan diri itu separatis.
“Ini akan memberikan tekanan-tekanan pada pihak-pihak yang selama ini mendukung sparatisme dari luar. Tidak malu-malu untuk menyebut pemberi suakanya. Kalau malu-malu berarti memang tidak punya daya tawar terhadap pihak yang mau mensponsori sparatisme itu,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun
