Tinta Media - Rencana Polri memetakan masjid dan pesantren demi menangkal radikalisme dianalisis oleh Pengamat Politik Islam dan Militer Dr. Riyan, M.Ag. ada framing jahat dan Islamofobia.
“Analisis mikro menunjukkan dua hal yakni framing jahat dan islamofobia,” paparnya di Forum Kajian Siyasi: Ada Apa di Balik Gaduh Pemetaan Masjid dan Pesantren? Senin (31/01/2022) melalui kanal YouTube Ngaji Shubuh.
Menurutnya, ini baru rencana. Sementara yang sudah terbuka menurut data BNPT ada 198 pesantren terafiliasi jaringan teroris. “Framing jahat itu merupakan kelanjutan dari framing-framing sebelumnya seperti adanya framing jahat terhadap 212, pencabutan BHP HTI, pembubaran FPI, kriminalisasi ulama dan pembantaian di Km 50,” ungkapnya.
Sebaliknya, kata Riyan, terjadi penguatan dua organisasi yaitu Densus 88 AT (Anti Terorisme) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). “Dua lembaga ini merupakan lembaga yang paling terkait dengan isu radikalisme. Karena berada di garda terdepan untuk memerangi radikalisme,” jelasnya.
Riyan menjelaskan bahwa secara analisis makro isu ini tidak bisa dilepaskan dari upaya war on terrorism and war on radicalism, yang pada hakikatnya adalah war on Islam. Hal itu diimplementasikan melalui berbagai produk undang-undang, dari hard ke soft power.
“Jika terorisme terkait dengan fisik, sedangkan radikalisme akan terkait dengan program-program, seperti deradikalisasi dan moderasi beragama, dengan menyusun berbagai kebijakan yang menjadi payung hukum bagi terealisasinya proyek tersebut,” ungkapnya.
“Apa yang disebut dengan the global war on terrorism adalah propaganda hitam (black propaganda) yang menjadi kedok untuk menutupi maksud sesungguhnya, yaitu perang melawan Islam,” tandasnya.
Buktinya, lanjut Riyan, lebih dari 90% dari daftar foreign terrorist organization (FTO) yang mereka buat adalah orang dan kelompok Islam. Selain itu, definisi terorisme hanya ditujukan kepada kelompok Islam. AS, Inggris, Australia Israel serta Bush, Howard, Ariel Sharon yang melakukan kekerasan di Irak, Afganistan, Palestina bahkan tidak disebut teroris. “Motif utama dari war on terorism, war on radikalism ini pada hakikatnya adalah hegemoni, dominasi, dan kolonialisasi,” terangnya.
Riyan menilai patut diduga bahwa isu ini adalah bagian dari framing jahat terhadap Islam dan kaum muslimin yang lahir dari Islamofobia akut dan sikap kelompok sekuler radikal. “Ini yang penting diberi penekanan secara khusus. Ini yang pertama” tegasnya.
“ Yang kedua, patut diduga, isu ini adalah bagian dari agenda global Barat melalui penguasa boneka untuk mengokohkan hegemoni, dominasi, dan kolonialisasi baru,” imbuhnya.
Ini yang penting untuk dingatkan, lanjutnya, bahwa rencana pemetaan masjid ini seharusnya dihentikan. Jangan sampai dilanjutkan yang pada akhirnya malah menimbulkan berbagai persoalan baik horizontal maupun stigma. Jangan sampai umat terframingkan dengan isu radikalisme yang ambigu.
Terkait dengan bagaimana seorang muslim menyikapi hal ini, Riyan berpendapat, “Implikasi politisnya bagi seorang muslim adalah harus dengan teguh mengkritisi sebagai bentuk amar ma’ruf nahi mungkar dengan berbasis kesadaran politik Islam, agar tumbuh kesadaran bahwa Islam itu paripurna, bukan hanya menganggap Islam sebagai agama yang sifatnya spriritual” paparnya.
Yang kedua, lanjut Riyan adalah urgensi adanya upaya serius mewujudkan kekuatan adidaya Islam yang sejati, yaitu khilafah untuk mengalahkan hegemoni,dominasi, dan kolonialisasi Barat atas Islam dan kaum Muslim.
“Apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari upaya dakwah kita, agar jangan sampai umat Islam ini seantiasa menjadi obyek dari berbagai isu-isu yang mereka terorkan bahwa masjid, pesantren, organisasi islam dianggap sebagai sesuatu yang negatif,” pungkasnya. []Irianti Aminatun
