Tinta Media - Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng mengungkap, syarat yang bisa dilakukan bandar sawit batubara untuk melawan agenda global G20 dan climate change.
"Kalau memang benar bandar sawit batubara bersama Jokowi mau melawan agenda global G20 dan climate change,maka bisa dilakukan dengan syarat sebagai berikut," tuturnya dalam website kanalkopipahit.com (29/1/2022).
Pertama, ekonomi Indonesia sepenuhnya bersandar pada pasar dalam negeri dan berhenti ekspor apapun termasuk batubara dan sawit. "Karena akan terkena tax carbon 250 dollar per ton," ungkapnya.
Kedua, ekonomi Indonesia bersandar pada keuangan dalam negeri dan tidak mengandalkan fasilitas utang yang dipromosikan melalui issue climate change. "Sementara uang ke depan hanya akan mengalir dari pendanaan climate change atau perubahan iklim," imbuhnya.
Ketiga, APBN dan perusahaan BUMN mampu hidup dari bank-bank nasional dan tidak mengharapkan pembiayaan asing. "Jadi APBN dan BUMN akan berhenti berutang pada asing," tambahnya.
Menurutnya, jika memang batubara dan bandar sawit bisa melakukan ketiga hal diatas maka batubara akan tetap jaya di dalam negeri Indonesia. "Batubara dan sawit tetap akan menjadi oligarki paling kuat di tanah air," bebernya.
Salamuddin mengatakan, sejak kesepakatan perubahan iklim di Glasgow, Inggris, sawit dan batubara telah kehilangan pasar di negara-negara Eropa dan dunia lainnya. Namun, ia melihat bahwa batubara dan sawit Indonesia tampaknya akan melawan sampai mati agenda tersebut. Pemerintah Jokowi tampak akan berdiri di belakang sawit dan batubara. "Ini memang kontradiksi, karena Jokowi adalah presiden G20 dan salah satu pimpinan COP 26 Inggris," paparnya.
Ia melanjutkan, memang konsekuensinya Pertamina sebagai konsumen bahan bakar kotor akan susah mendapatkan fasilitas keuangan. "Namun sisi lain Pertamina tampaknya akan bersandar pada keuangan pengusaha sawit dan batubara, sebagaimana PLN sekarang yang sepenuhnya bersatu dengan bandar batubara," ujarnya.
"Tidak peduli dunia mau menggonggong, PLN dan Pertamina tetap berlalu. Karena presiden G20 Jokowi dan salah satu pimpinan COP 26, Jokowi dan pasukannya masih mendukung sawit dan batubara," pungkasnya.[]Ajirah
