Tinta Media - Coba dipikirkan baik-baik, apa perlunya pindah ibu kota? Dilihat dari berbagai aspek sebenarnya sampai saat ini pemindahan ibu kota negara sama sekali tidak berkorelasi dengan penyelesaian masalah yang ada kecuali hanya menambah masalah untuk rakyat banyak dan menguntungkan para oligarki dan penjajah saja.
Coba dipikirkan baik-baik, apa perlunya pindah ibu kota di tengah utang negara yang semakin menggunung? Mestinya kan fokus untuk melunasi utang dan dengan tegas menolak membayar bunga utang. Apalagi pembayaran bunga utang tahun 2022 ini hampir setara dengan pembangunan ibu kota baru.
Andai pembayaran bunga utang tiap tahunnya dialihkan untuk membangun daerah, maka setiap tahun akan bertambah satu daerah yang infrastrukturnya sebaik IKN Nusantara.
Coba dipikirkan baik-baik, apa perlunya pindah ibu kota dari Jakarta, tetapi dengan cara menjual gedung-gedung di Jakarta untuk membayar gedung kontrakan yang dibangun swasta bahkan asing di Penajam? Siapa yang diuntungkan? Rakyat banyak atau oligarki dan penjajah?
Kalau alasannya di Jakarta banjir, lha bukannya sekarang di sekitar Penajam juga banjir? Solusi yang harus dilakukan adalah bagaimana drainase di Jakarta dan sekitarnya diperbaiki, bukan malah pindah ibu kota.
Coba dipikirkan baik-baik, apa perlunya pindah ibu kota? Bukankah Kalimantan merupakan paru-paru dunia, tetapi paru-paru itu dirusak dengan deforestasi ugal-ugalan demi kepentingan oligarki dan penjajah yang bernafsu merampok batu bara milik kita.
Iya, milik kita!!! Dalam pandangan Islam, memang itu milik kita (milkiyah ammah/kepemilikan umum) haram hukumnya dikelola swasta apalagi asing/penjajah. Tapi melalui sistem kufur demokrasi malah diserahkan kepada oligarki dan penjajah.
Dengan pemindahan ibu kota ke Penajam, tentu saja deforestasi akan semakin masif lagi. Selain itu, sangat mungkin bukan hanya ibu kotanya yang pindah, tetapi kemacetan dan banjirnya juga ikut bertambah (selain di Jakarta, di Penajam juga).
Coba dipikirkan baik-baik, apa perlunya pindah ibu kota? Awalnya Presiden Jokowi bilang biayanya tidak diambil dari APBN, tapi kini 53 persen biaya pemindahan diambil dari APBN. Lantas apa untungnya buat rakyat banyak? Padahal separuh lebih uangnya diambil dari uang rakyat.
Dengan pindah ibu kota tentu saja membuat utang semakin bengkak. Padahal secara faktual tidak ada sama sekali situasi dan kondisi yang memaksa pindah ibu kota. Benar enggak? Situasi dan kondisi apa coba yang memaksa untuk pindah sehingga harus jual aset yang ada, bahkan utang sana sini segala, sekadar untuk mengontrak ke gedung-gedung baru yang dibangun pihak ketiga?
Selain itu masih banyak alasan lain yang bila dipikirkan baik-baik, sama sekali tidak ada perlu-perlunya pindah ibu kota dari Jakarta ke Penajam, kalau dilihat dari sisi rakyat banyak. Tapi kalau dilihat dari sisi oligarki dan penjajah? Ah, mungkin itu yang membuat rezim dan DPR begitu tergesa-gesa membuat UU Ibu Kota Negara untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam.
Oleh karena itu, sudah semestinya rakyat kompak menolak pemindahan ibu kota tersebut maupun UU IKN yang memayunginya secara hukum. Itu juga kalau rakyat mau berpikir baik-baik.[]
Depok, 21 Jumadil Akhir 1443 H | 23 Januari 2022 M
Oleh: Joko Prasetyo
Jurnalis
Catatan:
Salah satu bentuk penolakan pemindahan ibu kota tersebut bisa ditunjukkan dengan menggunakan bingkai foto (twitbon) seperti di bawah ini:
Twitbon:
https://twb.nz/ibukotabaru
Telegram channel:
t.me/tolakikn
Instagram:
Instagram.com/tolakpindahibukota
