Tinta Media - Menyikapi kebijakan pemerintah dengan membuka kembali kran ekspor batubara, Pengamat Ekonomi Arim Nasim mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi antara kapitalis dan pejabat mafia rente.
"Itu menunjukkan kuatnya kolaborasi para kapitalis dan pejabat mafia rente," tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (14/01/2022).
Menurutnya, para kapitalis membutuhkan keuntungan yang besar dengan ekplorasi sebesar-besarnya batu bara untuk diekspor. “Di sana para penjahat eh pejabat mereka mengejar rente untuk memperkaya diri dan mempertahankan kekuasaannya,” ungkapnya.
Arim menilai, eksploitasi secara besar-besaran seyogyanya bukan untuk diekspor, namun diolah di dalam negeri untuk dapat meningkatkan nilai tambah. "Jangan ekploitasi tambang batu bara besar-besaran untuk diekspor, tapi harus diupayakan diolah dalam negeri sehingga meningkatkan nilai tambah," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pengembangan industri dan pertambangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dampak negatif lain yang ditimbulkan. "Pengembangan industri dan pertambangan termasuk batu bara, kan untuk kepentingan umat manusia, karena itu penambangan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dampak negatif lainnya," katanya.
Ia menilai hal ini menjadi tugas intelektual dan para peneliti agar dapat menemukan metode yang jitu untuk meminimalisir dampak negatif dari penambangan. "Dan ini tugas intelektual dan para peneliti untuk menemukan metode ekplorasi tambang dengan meminimalisasi dampak negatif," imbuhnya.
Terakhir, sebagai pengamat ekonomi ia menegaskan bahwa untuk dapat mengembangkan industri besar atau strategis, seharusnya kebijakan larangan ekspor itu tidak hanya untuk batubara, tapi bahan baku industri lainnya seperti baja, nikel maupun biji besi di larang juga.
"Untuk mengembangkan industri besar atau alat berat atau strategis bukan hanya batu bara yang dilarang ekspor, tapi juga bahan baku untuk industri Strategis seperti biji besi dan baja, nikel dan sejenisnya. Ini juga harus dilarang untuk diekspor. Tapi harus untuk kepentingan industri dalam negeri," pungkasnya.[]Nur Salamah
