Tinta Media - Naiknya gaji karyawan PLN yang diduga menjadi sebab batalnya aksi mogok kerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang rencananya digelar sejak 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022 dinilai
Koordinator Indonesian Valuation for Energy and Infrastructur (Invest) Ahmad Daryoko sebagai persiapan bubarnya PLN.
“Sejak Dirut PLN Dahlan Iskan, gaji karyawan PLN pun dinaikkan dengan kurang lebih sama dengan Pertamina. Namun untuk PLN gaji besar tersebut sebenarnya dimaksudkan guna persiapan bubarnya PLN,” tuturnya pada Tinta Media, Jumat (7/1/2022).
Menurutnya, bubarnya PLN disebabkan amanah letter of intent (LOI) 31 Oktober 1997 yang menyebut negara tidak boleh mengurus BUMN pelayanan publik seperti PLN. “Artinya PLN harus diprivatisasi, dijual dan diswastanisasi,” jelasnya.
“Dan saat ini semuanya sudah berlangsung. Namun Pemerintah masih mempertahankan ‘pencitraan’ dengan seolah olah PLN masih eksis. Semuanya dibutuhkan biaya pencitraan berupa subsidi yang ratusan triliun,” imbuhnya.
Ia memberikan contoh, seperti tahun 2020 sebenarnya PLN masih diberi subsidi sebesar Rp 200,8 triliun, meskipun PLN menyatakan untung Rp 5,95 triliun. “Dan biaya yang besar diatas sebagian juga untuk ‘menyulap’ penampilan PLN agar terlihat ‘mengkilap’ termasuk penampilan karyawannya,“ bebernya.
Ia mengingatkan, suatu saat kelistrikan akan benar- benar dilepas sesuai keinginan LOI di atas. “Sesuai konsep The Power Sector Restructuring Program atau PSRP. Karenanya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja Kluster Kelistrikan juga menggunakan Naskah Akademik yang berasal dari PSRP ini,” tegasnya.
Dan semua, lanjut Ahmad, sedang dipersiapkan oleh Menag BUMN dengan Tim Percepatan Pembentukan Sub Holding PLN yakni transmisi dan distribusi Jawa-Bali akan dipotong-potong dan dibuat anak-anak perusahaan sesuai provinsi terkait. “Setelah itu dijual ke aseng dan asing. Sementara PLN P2B (Pusat Pengatur Beban) akan dijadikan Lembaga Independen dengan fungsi sebagai pengatur system dan pengatur pasar,” tuturnya.
“Setelah anak-anak perusahaan transmisi dan distribusi di Jawa-Bali di atas terbentuk dan PLN P2B yang di Gandul/Cinere sudah lepas dari PLN , selanjutnya PLN akan dibubarkan sehingga tidak akan ada lagi subsidi listrik,” bebernya.
Dan kelistrikan Jawa-Bali, lanjut Ahmad, sesuai konsep PSRP diatas, akan diterapkan kompetisi penuh atau MBMS (Multy Buyer and Multy Seller) System. Yang menurut pengalaman empirik yang disampaikan oleh Prof. David Hall dari Greenwich University, UK, di sidang MK, tarip listrik tidak bisa dikendalikan lagi oleh Pemerintah dan akan naik antara 5 - 7 kali lipat. “Sehingga rakyat harus siap-siap merogoh kantong lebih dalam lagi,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun
