Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky menyatakan bahwa RUU IKN yang telah ditetapkan DPR beberapa waktu lalu untuk kepentingan oligarki.
"Oligarki terbagi menjadi dua kelompok. Ada para politisi dan ada para pebisnis. Kedua-duanya punya kepentingan," tuturnya pada Special Interview : Untuk Siapa Pindah Ibu Kota? di kanal YouTube Rayah TV, Kamis (20/01/2022).
Ia memperkirakan, pada 2024 mendatang masa kekuasaan oligarki ini selesai. Sehingga masing-masing berupaya untuk mempersiapkan itu. "Pada 2024 ini selesai masa kekuasaan para politisi, begitu juga para pebisnis cantolan investor politiknya selesai di masa itu. Oleh karenanya untuk mempersiapkan itu mereka butuh pendanaan baru untuk menghadapi pesta demokrasi," ujarnya.
Menurutnya, pesta demokrasi yang begitu mahal menjadikan para oligarki ini mencari ide atau cara untuk mendapatkan dana yang besar. "Pesta demokrasi yang begitu mahal, tentu politisi itu tidak cukup punya uang sendiri. Mereka perlu menggandeng para investor politik dan para pebisnis tadi untuk membiayai proses pesta demokrasi," ujarnya.
Ia menjelaskan bagaimana upaya yang ditempuh oleh para politisi ini dalam rangka mendapatkan dana besar tersebut. "Mereka mencari dana dengan berbagai cara. Para pebisnis tentu dengan berbagai perizinan, bagi para politisi sedapat mungkin mendapatkan proyek-proyek APBN atau dengan membuat proyek sendiri yang kemudian memaksa publik untuk membelinya," paparnya.
Wahyudi menyampaikan bahwa saat ini adalah waktu yang sangat efektif untuk menabung dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi pesta demokrasi. "Para politisi dan pebisnis mencari proyek-proyek besar supaya bisa mengambil sedikit selisih (keuntungan) di situ. Nah, pindah ibukota ini kan termasuk proyek besar sekitar 500 triliun. Kalau para oligarki mengambil untung 20 persennya saja kan lumayan dapat sekitar 100 triliun. Dan ini sangat penting bagi mereka untuk menyiapkan pendanaan menghadapi pesta demokrasi," jelasnya.
Ia menegaskan bahwasanya ini adalah masalah besar. Yaitu diterapkannya sistem politik demokrasi yang begitu mahal. Oleh karena itu bagi para oligarki yang ingin masuk di dalamnya harus mempersiapkan diri dari sisi pendanaan. "Nah, dengan pindah ibukota ini, mereka melihat akan banyak proyek-proyek besar bergulir," pungkasnya. [] Nur Salamah
