Tinta Media - Cengkeraman oligarki yang sangat kuat serta menyebabkan mereka bisa mengendalikan kebijakan atau keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dinilai Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) karena faktor uang.
“Hari ini keuangan yang maha berkuasa. Dengan kekuatan uang itu mereka membeli birokrasi. Dari birokrasi ia mendapatkan lisensi izin seperti dalam kasus pengelolaan sumber daya alam khususnya batubara,” paparnya dalam Diskusi Online: Ibu Kota Baru untuk Siapa? di kanal YouTube Media Umat, Ahad (23/1/2022).
UIY mencontohkan UU Minerba No.4/2009 mengatakan bahwa ladang batubara yang dipegang 7 pemilik Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas 380.000 hektar itu setelah habis masa kontraknya dikembalikan pada Negara. Artinya dikembalikan pengelolaannya oleh negara untuk kepentingan rakyat. “Mestinya begitu to? Ini dirubah bahwa itu semua dipastikan diperpanjang,”paparnya.
Ia mempertanyakan, wakil rakyat itu kerja untuk siapa? “Kalau untuk rakyat mestinya undang-undang yang tadi disebut itu harus dipertahankan karena sesuai dengan kepentingan rakyat. Tetapi ia justru merubah diperuntukkan bagi 7 pemilik PKP2B melalui UU Minerba No. 3/2020. Dalam undang-undang yang baru itu terdapat pasal 169 yang menjamin kepastian perpanjangan kontrak hingga 2 kali 10 tahun dengan opsi 2 kali 10 tahun lagi,” bebernya.
“Pemilik PKP2B inilah yang dengan penguasaan 380.000 hektar batubara, mereka memiliki kemampuan finansial luar biasa. Bisa membeli anggota parlemen bahkan membeli partai. Ketika dia membeli partai sama artinya sudah membeli parlemen. Membeli parlemen berarti membeli undang-undang. Akhirnya UU Minerba, UU Omnibuslaw lalu di dalamnya ada ketentuanmengenai bolehnya mendapatkan royalty 0%,” tuturnya.
Jadi, lanjutnya, ketika para oligarki mendapatkan hak pengelolaan batubara 0% itu gratis tis. “Memang PKP2B menantikan betul itu perpanjangan otomatis. Dapatlah dia 2 kali 10 dengan opsi 2 kali 10 lagi, 40 tahun, royalti 0%. Itu gurih sekali,” jelasnya.
“Coba bayangkan bagaimana bisa wakil rakyat mengambil keputusan seperti itu. Dengan itu kekuatan finansial oligarki makin hari makin besar . Dan dengan kekuatan itulah dia bisa membeli tadi itu, bahkan bisa menmpatkan orang-orang yang boleh duduk di sini dan yang tidak,” paparnya.
Ini hari, lanjut UIY, oligarki ini makin kuat. “Semakin dia mendapatkan previlage semakin kuat dengan dana yang dia miliki, dia membeli lagi sampai akhirnya bukan hanya menteri tapi di atas menteri pun bisa dibeli?”
Ia khawatir negara ini bukan lagi bekerja untuk rakyat tapi bekerja untuk kepentingan oligarki. Memang tetap ada presiden ada menteri ada pejabat tinggi ada aparat kemanan tapi mereka semua itu tidak lebih dari kepanjangan para oligarki yg bekerja untuk menfasilatasi kepentingan mereka.
“Ini sangat berbahaya karena kalau oligarki korporatokrasi di AS itu korbannya adalah rakyat dari negara lain tapi kalau oligarki korporatokrasi di negeri ini korbannya rakyat Indonesia sendiri. Jadi makin jauh dari keadilan,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun
