Tinta Media - Advokat Ahmad Khozinudin mempertanyakan komitmen Prabowo Subianto saat kampanye yang bilang anti terhadap asing dan aseng. “Publik teringat saat Prabowo kampanye menggebrak podium, anti terhadap asing dan aseng. Komitmen itu wajar dipertanyakan kembali, khususnya terkait adanya bahaya ancaman ideologi, pertahanan dan keamanan dari infiltrasi asing dan aseng di Proyek IKN (Ibu Kota Negara),” tuturnya kepada Tinta Media, Ahad (23/1/2022).
Menurut dia, Prabowo Subianto semestinya terdepan menolak proyek IKN. “Prabowo Subianto semestinya menyadari ancaman kedaulatan, pertahanan dan keamanan yang terselubung di dalam proyek IKN yang ikut melibatkan asing,” ujarnya.
Dia menilai bahwa tamsil atau laqob (gelar) macan memang relevan disematkan kepada Prabowo Subianto, setidaknya sebelum peristiwa hidangan nasi goreng.
“Namun pasca Prabowo merapat, mendapatkan kompensasi sebagai Menhan, publik menilai Prabowo Subianto melupakan janjinya yang akan 'timbul dan tenggelam bersama rakyat'. Tidak salah pula, ketika banyak masyarakat yang menyebut Prabowo saat ini sudah menjadi 'kucing',” paparnya.
Menurutnya, kritik satire dengan ungkapan majazi atau kalimat hiperbola itu biasa dalam politik. “Justru, disitulah letak seni politik. Redaksi satire biasanya lebih mengena, karena dapat menyederhanakan bahasa kritik yang mudah dipahami publik,” jelasnya.
Khozinudin merasa aneh setelah Wartawan Senior FNN Edy Mulyadi yang dilaporkan polisi hanya karena soal kritik satire ini. “Hanya karena mempertanyakan apakah Prabowo sudah menjadi ‘kucing’, ungkapan ini mungkin sudah pula dikatakan oleh ribuan bahkan jutaan rakyat,” ungkapnya.
“Edy Mulyadi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara (Sulut) atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Menhan, yang juga Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. DPD Gerindra Sulut merasa tidak terima ketum mereka dihina seperti itu,” paparnya lebih lanjut.
Ia mengatakan bahwa sikap lapor melapor ini picik dan puritan, sikap politisi yang tidak menginsyafi peran dan kedudukannya. “Sikap yang baper, tak siap dengan perbedaan dan mudah tersulut emosi dengan menampakkan ungkapan ketersinggungan,” ujarnya.
“Padahal, kurang apa saling serang dan sindir antara PDIP dan Partai Demokrat. Hasto Kristiyanto sekjen PDIP, berulang kali menyerang SBY dan mendapat serangan balik dari Demokrat, mereka baik-baik saja. Tidak ada yang lapor polisi,” imbuhnya.
Ia mempertanyakan apa karena Edy Mulyadi tidak memiliki bungker politik sehingga dilaporkan oleh Gerindra? “Ingat! Masyarakat sipil memang tak punya kekuasaan, tetapi memiliki posisi dan dukungan rakyat, yang itu justru akan berdampak parah bagi elektabilitas partai,” tegasnya.
Menurutnya, partai semestinya mengedukasi publik dengan narasi yang mencerdaskan. “Bukan malah mengambil peran buzer yang kerjaannya cuma bising, lapor laporan karena lapar,” pungkasnya.[]Raras
