Tinta Media - Lewat beberapa pemberitaan, pemerintah memberikan sinyal bahwa tahun depan tarif listrik akan naik dengan alasan "price contingency" atau "Adjustment tarif".
Apapun alasannya, rakyat awam akan menilai, bukankah tahun lalu baru saja diumumkan bahwa PLN meraih untung Rp 5,99 triliun? Meskipun menurut PP No 23/1994 tentang PT.PLN (Persero), BUMN ini bertugas sebagai infrastruktur kelistrikan sekaligus mencari keuntungan. Namun pertanyaannya, apakah keuntungan Rp 5,99 triliun masih kurang besar? Kalau dari aspek ekonomi untung Rp 5,99 triliun masih kurang, terus maunya untung berapa? Kalau dirasa masih kurang mengapa diberitakan secara besar-besaran bahwa PLN tahun 2020 untung sebesar itu? Apalagi sesuai UU No 19/2003 tentang BUMN PLN bertugas sebagai BUMN PSO ("Public Service Obligation") yang "Etatisme"/"Ta'jul Furudz" yang harus hadir di tengah masyarakat sebagai fungsi pelindung? Bahkan dalam Nawa Cita nya Jokowi mengisyaratkan akan hadir ditengah rakyat dengan semangat Etatisme? Jadi, "plate form" Pemerintahan Jokowi ini pastinya seperti apa? Antara teori dan praktek kok gak nyambung? Atau untung Rp 5,99 triliun sebenarnya "window dressing" untuk pencitraan saja?
Kalau benar tahun depan Pemerintahan akan menaikkan tarif maka keuntungan PLN 2020 tersebut hanya "window dressing" untuk pencitraan saja. Guna menutupi bahwa sesungguhnya PLN sudah dikuasai Oligarkhi "Peng-Peng" dengan memperalat Asing/Aseng !
Dalam pembahasan sidang MK terkait JR UU Ketenagalistrikan (dengan Ahli Prof. David Hall dari Greenwich University/UK, Dr. Ichsanuddin Noorsy, Prof. Ir. Yanuarsah Harun/ITB, Dr. Syariffudin/ITS ) sampai pada kesimpulan bahwa perusahaan listrik yang sudah megalami privatisasi (dimana pun) tarip akan melesat antara 5-7 kali lipat dari tarip awal saat masih dikelola oleh Pemerintah. Hal ini terjadi karena efek "Unbundling Vertikal".
Sebenarnya mulai tahun 2020 di Jawa-Bali sudah sepenuhnya dikuasai asing ( terjadi "Unbundling Vertikal") dan real-nya sudah terjadi mekanisme pasar bebas kelistrikan dengan pembentukan tarip listrik sudah di luar kontrol Pemerintah, kecuali dengan Subsidi listrik di sisi retail! Sehingga Kemenkeu melalui siaran persnya menyampaikan bahwa PLN untuk 2020 masih harus disubsidi Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020). Namun disanggah oleh berita bahwa PLN masih untung Rp 5,99 triliun.
Dengan demikian mulai terkuak kondisi sesungguhnya kalau kemudian akan menaikkan tarip listrik tahun depan!
Tarip listrik naik dalam kondisi PLN untung ? Inikah NAWA CITA ITU?
KESIMPULAN:
Mulai terungkap sandiwara kelistrikan dimana PLN sejatinya sudah "jatuh miskin" karena assetnya sudah dijual oleh "Peng Peng" seperti JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, Erick Tohir ke Shenhua, Huadian, Chengda dan lain-lain (yang Cina Komunis itu) dan retailnya ke Tommy Winata, James Riady, Prayoga Pangestu dan Taipan 9 Naga yang lain.
PLN (Jawa-Bali khususnya) saat ini hanya memiliki jaringan Transmisi dan Distribusi. Itu pun sudah dipersiapkan untuk di "Lego" oleh Erick Tohir, karena saat ini yang bersangkutan (sebagai Menteri BUMN) tengah mempersiapkan Sub Holding (anak perusahaan PLN dalam bentuk PT) yang pastinya setelahnya akan dijual ke Aseng/Asing!
Sempurnalah penjualan asset negara di bidang kelistrikan ini!
PLN hanya dipakai simbol dan cap-nya saja! Jadi bemper alias "tumbal" Oligarkhi untuk mempertahankan kekuasaan!
Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuun!
TOLAK KENAIKAN TARIP LISTRIK !!
KARENA HANYA MENGUNTUNGKAN OLIGARKHI DAN "PENG PENG" !
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!
MAGELANG, 12 DESEMBER 2021.
Oleh: Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
