Tinta Media — Terkait ramainya pemberitaan, tahun depan tarif listrik naik dengan alasan price contingency atau adjustment tarif, Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (Invest) Ahmad Daryoko memberikan tanggapannya.
"Apapun alasannya, rakyat awam akan menilai, bukankah tahun lalu baru saja diumumkan bahwa PLN meraih untung Rp5,99 triliun?" tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (15/12/2021).
Meskipun PP No. 23/1994 tentang PT. PLN (Persero) menyebutkan tugas PLN sebagai infrastruktur kelistrikan sekaligus mencari keuntungan, Ahmad Daryoko mempertanyakan seberapa besar keuntungan yang diinginkan PLN.
"Kalau dari aspek ekonomi untung Rp5,99 triliun masih kurang, terus maunya untung berapa? Kalau dirasa masih kurang, mengapa diberitakan secara besar-besaran bahwa PLN tahun 2020 untung sebesar itu?" tanyanya.
Menurutnya, PLN harus hadir di tengah masyarakat sebagai fungsi pelindung. "Sesuai UU No. 19/2003 tentang BUMN, PLN bertugas sebagai BUMN PSO (Public Service Obligation) yang Etatisme atau Ta'jul Furudz yang harus hadir di tengah masyarakat sebagai fungsi pelindung," ungkapnya.
Ia pun mengatakan, antara teori dan praktik tidak nyambung. Lanjutnya, jika tahun depan tarif listrik benar-benar naik, maka keuntungan PLN tahun 2020 hanyalah pencitraan semata.
"Kalau benar tahun depan pemerintah akan menaikkan tarif, maka keuntungan PLN 2020 tersebut hanya window dressinguntuk pencitraan saja. Guna menutupi bahwa sesungguhnya PLN sudah dikuasai oligarki 'Peng Peng' dengan memperalat asing/aseng!" tegasnya.
Ia mengungkapkan, aset PLN sudah dijual oleh 'Peng Peng' hingga jatuh miskin.
"Mulai terungkap sandiwara kelistrikan yakni PLN sejatinya sudah jatuh miskin karena asetnya sudah dijual oleh 'Peng Peng' seperti JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, Erick Tohir ke Shenhua, Huadian, Chengda dan retailnya ke Tommy Winata, James Riady, Prayoga Pangestu dan Taipan 9 Naga yang lain," pungkasnya. [] Ikhty
