Tinta Media - Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (Invest) Ahmad Daryoko, mengemukakan bahwa dibutuhkan peran Serikat Pekerja sebagai kekuatan Civil Society guna melawan kebijakan penguasa zalim.
"Dibutuhkan peran Serikat Pekerja sebagai kekuatan Civil Society guna melawan penguasa zalim yang dengan kekuasaannya melakukan penjarahan sumber daya alam dan privatisasi/penjualan asset BUMN," tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (22/12/2021).
Menurutnya, seorang karyawan sekaligus sebagai pengurus Serikat itu harus mengikuti 'Ritme', kapan dia berposisi sebagai Manajemen dan kapan dia harus berpihak secara tegas sebagai pengurus Serikat yang notabene adalah eksponen _Civil Society_ yang harus menegakkan Konstitusi demi cita-cita tegaknya Kedaulatan Rakyat sekaligus Kedaulatan Negara. “Sebagai bagian dari unsur Manajemen, pengurus harus taat atas perintah Direksi/Manajemen BUMN,” ujarnya.
Namun, setiap pengurus Serikat Pekerja, kata Daryoko, harus tahu dan sadar bahwa setinggi apapun jabatan di Manajemen, semua itu hanya mengurus hal-hal tehnis.
"Misalnya urus losses transmisi, distribusi, Scada, PLN Mobile dan lain-lain yang didorong dengan jargon Power Beyond Generation," ujarnya.
Ia mengatakan, SP PLN faktanya bisa menggagalkan UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI. “Yang kemudian diulangi dalam Juducial Review UU No 30/2009 tentang ketenagalistrikan dengan dibatalkan juga pasal unbundling-nya," pungkasnya.[] *Ajirah*
