Tinta Media - Kalau Garuda dengan hutang Rp 90 triliun sudah "klimpungan", ada kemungkinan di aquisisi Emirate, terpaksa menutup beberapa rute dan seterusnya, terakhir ada informasi dengan putusan pengadilan kemudian bisa menunda hutang dan sementara bisa terbang lagi.
Berbeda dengan PLN! Meskipun tersiar kabar berhutang Rp 649 triliun, tetapi di sana sini masih berseliweran berita terkait PLN yang masih perkasa bisa mengakuisisi pembangkit "captive" milik pabrik-pabrik besar. Terjadi Laporan Keuangan yang simpang siur. LK PLN 2020 mengatakan untung Rp 5,99 triliun (terkesan surplus) , sementara diberitakan Repelita Online 8 Nopember 2020, Kemenkeu mengatakan PLN masih harus disubsidi Rp 200,8 triliun (terkesan defisit besar). Mana yang benar dari dua institusi negara tersebut?
Membaca berita-berita PLN khususnya serta berita Sektor Ketenagalistrikan pada umumnya, kita seperti melihat lukisan "mozaik" yang samar-samar dan bisa disimpulkan dengan berbagai macam penafsiran. Terkesan "bombastis" dan seolah PLN baik-baik saja! Padahal sebenarnya PLN Jawa - Bali saat ini sdh dikuasai Aseng/Asing serta Taipan 9 Naga, dalam kondisi "Unbundling vertikal", sudah terjadi mekanisme pasar bebas kelistrikan dengan tarip listrik riil yang sebenarnya sudah diatas Rp 3.000,- per kWh. Tetapi semuanya masih bisa ditutup dengan ratusan triliun subsidi listrik dari hutang LN! Dan semua seperti berjalan lancar lancar saja! Bagaikan Negara kaya raya! Ya syukur kalau demikian! Tapi benarkah ada hutang gratisan?
Dan indikasinya "sandiwara" di atas mulai terkuak, dimulai dengan penerapan kenaikan tarip listrik tahun depan dengan alasan "Adjustment" tarif.
KESIMPULAN :
Bangkrutnya PLN itu bukan karena hitung-hitungan untung/rugi. Tetapi karena assetnya yang sudah di privatisasi/dijual oleh Oligarkhi "Peng Peng" seperti JK, Luhut BP, Dahlan Iskan dan Erick Tohir ke Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga! Dan kedepan akan berakibat kenaikan tarip listrik yang dahsyat (seperti Philipina dan Kamerun) manakala terjadi pergantian rezim. Dan tahun depan adalah "pemanasan" kenaikan tarip listrik, paralel dengan penjualan jaringan transmisi dan distribusi lewat strategi SUB HOLDING PLN yang sedang dirintis Menteri BUMN !
MAGELANG, 14 DESEMBER 2021
Oleh: Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
