Tinta Media - Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya Muslim, seharusnya Indonesia menjadikan Islam sebagai landasan dalam setiap aturan yang diberlakukan oleh negara.
Namun faktanya tidak demikian. Pada Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035 tercantum bahwa "Visi pendidikan Indonesia adalah mengembangkan rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila." Frasa agama sama sekali tidak tertulis.
Visi ini secara substansi bertentangan dengan Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 dan Undang-Undang (UU) 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjelaskan bahwa agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional.
Visi ini juga sangat minim idealisme dan lebih mengedepankan aspek pragmatis, yakni sekedar memenuhi tuntutan pasar dan ekonomi. Hal ini tercantum dalam GATS -WTO (General Agreement on Trade in Services - World Trade Organization), bahwa pendidikan adalah salah satu komoditas jasa yang diliberalisasi.
Visi ini juga menunjukkan bahwa cara pandang pada draft ini sangat sempit karena melihat kemajuan suatu bangsa dilihat dari kemajuan sains dan teknologinya saja.
Padahal, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan suatu negara. Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim, akan menghadapi bahaya yang sangat besar jika pendidikan agama Islam diminimalisir bahkan dihilangkan.
Secara faktual bahaya itu sudah terjadi. Jumlah kasus yang menjerat generasi di negeri ini terus meningkat. Bunuh diri, aborsi, pergaulan bebas, narkoba, tawuran yang terjadi dikalangan pelajar menjadi berita sehari-hari.
Jika diteliti lebih lanjut, sesungguhnya sistem pendidikan itu sangat bergantung pada sistem politik. Sistem politik sangat tergantung pada ideologi yang dianut oleh suatu negara. Secara prinsip negeri ini menganut ideologi kapitalis sekuler.
Masyarakat sekuler adalah masyarakat yang tak mengenal benar salah, baik buruk, halal haram. Wajar jika aturan sekuler yang diterapkan selalu berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
Masyarakat sekuler memang mengakui agama tetapi peran agama di amputasi. Agama hanya ditempatkan diruang private, tidak menjadi sesuatu yang berlaku secara menyeluruh.
Jadi meskipun Indonesia menjadikan agama sebagai salah satu sumber hukum, tetap saja nilai agama hanya diambil di ranah private. Sementara diranah publik mengambil nilai sekuler, sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara.
Inilah mengapa kebijakan pendidikan semakin sekuler kapitalistik, mengikuti watak dari sekulerisme yang mengutamakan kepentingan pemilik modal.
Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya muslim tentu tidak korelatif jika bersandar pada sistem Kapitalis-sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan.
Berbahaya jika pendidikan dijauhkan dari unsur agama. Bahkan mengerikan jika anak-anak negeri ini jauh dari agama Islam.
Oleh karena menjadi penting untuk meletakkan aspek agama sebagai fondasi dalam pengaturan masyarakat baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik dll. Agama yang memiliki sistem lengkap sebagai solusi persoalam manusia hanyalah Islam. Karena Islam memang solusi yang benar bagi seluruh persoalan. Ini bukan berarti non muslim tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan Islam, sebab Islam datang untuk memberikan solusi terhadap persoalan manusia baik muslim maupun non muslim.
Solusi Islam telah terbukti menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kerahmatan Islam itu muncul saat solusi Islam diterapkan oleh negara yang capable untuk menerapkan aturan Islam. Negara tersebut tak lain adalah khilafah Islamiyyah.
Wallahu a’lam bi showab.
Oleh: Irianti Aminatun
Sahabat Tinta Media
