Tintamedia.web.id -- Mengomentari isu global terkait mekanisme carbon offset dalam upaya mengatasi krisis iklim, Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan, krisis iklim sudah dalam kondisi darurat hingga membutuhkan aksi yang serius dan ambisius.
“Persoalannya, krisis iklim sudah berada pada kondisi yang gawat, diperlukan aksi yang serius dan ambisius untuk mengurangi emisi karbon, menata energi baru terbarukan dan menjaga suhu bumi maksimal bertambah 1,5 derajat celsius dibanding masa pra industri,” tuturnya pada Tinta Media, Jum’at (12/11/2021).
Ia menjelaskan, mekanisme carbon offset adalah negara maju dan korporasi akan memproduksi emisi karbon di suatu lokasi usaha kemudian mengurangi emisi karbon di tempat lain. “Dalam skala global, mekanismenya ditata dengan skema perdagangan karbon (carbon trading). Indonesia menyambut tren ini dengan mengeluarkan Perpres No. 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon,” ujarnya.
Agung mengatakan, tidak ada data yang menunjukan suatu negara ataupun korporasi yang serius mengangani krisis iklim. “Berdasarkan data tak ada satu negara pun dan tak ada satu korporasi pun yang melakukan aksi serius dan ambisius terkait hal ini,” ungkapnya.
Menurutnya, mekanisme carbon offset dan carbon trading merupakan pembajakan isu iklim global yang justru menunjukan ketidakseriusan penanganan krisis iklim. “Mekanisme carbon offset dan carbon trading ini hanyalah pembajakan isu iklim global oleh negara maju dan koporasi. Hal ini semakin menunjukkan ketidakseriusan terkait penanganan krisis iklim,” pungkasnya. [] Ikhty
